Hak Cipta Karya Tulis

Posted on 1 November 2011 oleh


Oleh: Prof. Dr. Shalah ash-Shawi dan Prof. Dr. ‘Abdullah al-Mushlih.

Pengertian

Maksudnya adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang disebut: hak-hak abstrak, kepemilikan seni atau sastra, atau hak-hak intelektualitas.

Hak finansial yang dimiliki seorang penulis adalah harga komersial dari tulisan atau karangannya. Harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersialkannya.

Fenomena hak cipta ini tidak pernah muncul di tengah masyarakat Islam pada masa-masa dahulu, meskipun berbagai jenis tulisan demikian berkembang luas dan merambati segala bidang. Karena para penulis biasanya hanya mengharapkan pahala dari Allah saja dari apa yang mereka tulis. Tujuannya mereka adalah menyebarkan manfaat tulisan mereka di setiap tempat, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun terkadang mereka mendapatkan kedudukan atau mendapatkan sebagian hadiah, semua itu mereka peroleh secara kebetulan saja, tanpa dirindukan oleh diri mereka dan tanpa diharapkan oleh jiwa mereka.

Sejarah Islam dahulu dan juga pada masa-masa perkembangan dunia tulis-menulis dalam berbagai disiplin ilmu sudah mengenal sebuah aturan untuk mengabadikan nama-nama penulisnya dan menuliskannya di kulit buku. Mungkin pusat pengabadian nama-nama penulis terbesar pada masa itu adalah Darul-‘Ilmi di Baghdad yang reputasinya sudah tersiar dimana-mana, sehingga banyak orang yang datang mengunjunginya untuk lebih mengenal isi perpustakaan tersebut.

Para ulama kontemporer juga telah membolehkan mengganti rugi hak cipta, karena penulis memiliki hak tertentu. Kaidah-kaidah ajaran syari’at juga memberi konsekuensi pemeliharaan hak-hak para pemilik hasil cipta. Dengan demikian, kepemilikan itupun bisa berpindah kepada orang lain dengan mediator yang berfungsi memindahkan kepemilikan, seperti jual-beli, warisan dan sejenisnya.

Menjual Hak Cipta

Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syari’at terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tak seorang pun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syari’at Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan akhir dari Lembaga Pengkajian Fiqih Islam yang lahir dari Organisasi Muktamar Islam pada pertemuan kelima di Kuwait tahun 1409 H, bertepatan dengan tahun 1988 M.

Seorang penulis berhak memberikan atau tidak memberikan hak cetak. Dia juga yang berhak membatasi jumlah oplah yang akan dicetak. Penerbit yang mencetak dan memasarkan buku tersebut hanya berfungsi sebagai wakil dari penulis untuk memenuhi hak-haknya dari pihak yang berhak mengambil keuntungan.

Dalil-dalil Syariat yang Menunjukkan Sahnya Menjual Hak-hak Cipta

Pertama: Dalil mencari kemaslahatan. Pendapat yang menyatakan bahwa hak cipta penulisan itu bernilai dan layak dipasarkan dapat melanggengkan kemaslahatan umum. Dalam arti, dalam diharapkan keberlanjutan pengkajian ilmiah dan mendorong para ulama dan ahli ijtihad untuk melanjutkan penelitian mereka, sementara tulisan dan hak cipta mereka tetap terpelihara dari permainan orang yang tidak bertanggung-jawab. Syari’at Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dimana ada kemaslahatan, di situ ada ajaran Islam.

Kedua: Dalil kebiasaan. Terjadinya persoalan ini dan kesepakatan kaum Muslimin melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh pada hukum syari’at, kalau tidak bertentangan dengan nash. Karya ilmiah itu memiliki nilai jual secara terpisah, tidak berkaitan dengan intelektualitas penulisnya. Itu merupakan hak yang permanen, bukan sekedar hak semata. Berarti hak itupun bisa berpindah dan bisa dijual-belikan, bila dirusak atau dihilangkan, harus dipertanggung-jawabkan dan diberi ganti rugi.

Ketiga: Pendapat yang dinukil dari sebagian ahli hadits yang membolehkan mengambil upah dalam menyampaikan atau mengajarkan hadits. Para ulama ahli hadits biasanya membolehkan siapa saja yang mereka kehendaki untuk meriwayatkan hadits-hadits mereka, dan melarang sebagian lain yang tidak mereka kehendaki, bila orang-orang tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi di bidang periwayatan. Dari sebagian ulama ahli hadits juga diriwayatkan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan hadits, diqiyaskan dengan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur’an.

Ibnu Shalah menyatakan; “Barangsiapa mengambil upah dari mengajarkan hadits, riwayatnya menjadi tidak bisa diterima menurut sebagian imam ahli hadits.” Sementara Abu Nuaim al-Fadhal bin Dzukain dan ‘Ali bin ‘Abdul-‘Aziz al-Makki dan para ulama lainnya masih membolehkan mengambil upah dari menyampaikan hadits, karena serupa dengan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur’an dan sejenisnya. Hanya saja dalam kebiasaan ahli hadits hal itu dianggap merusak citra. Bahkan pelakunya bisa dicurigai, kecuali bila ada alasan tertentu yang mengiringinya sehingga bisa dimaklumi. Seperti yang disebu

Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu terlama para ahli waris dapat mengambil hak cipta pemikiran itu adalah enam puluh tahun dari mulai wafatnya penulis yang mewariskannya2. Itu di-qiyas-kan dengan lamanya hak pengambilan manfaat yang dikenal dalam ilmu fiqih, yakni pemanfaatan hakr. Yakni menumpang tinggal di tanah waqaf untuk bercocok-tanam atau untuk membangun rumah dengan cara penyewaan jangka panjang. Mungkin dasar qiyas ini adalah karena karya pemikiran ini juga disebut ibtikar, karena bersandar pada warisan para ulama as-Salaf yang merupakan hak umum bagi umat ini, bisa disejajarkan dengan waqaf dalam skala umum. Sehingga hasil pemikiran itu juga merupakan hak umum, salah satu dari unsur pusaka (warisan) umat sepanjang waktu.

Beberapa Bentuk Aplikasi Pemanfaatan Hak Cipta Karya Tulis

Tidak ada batasan dalam cara memanfaatkan hak cipta yang bisa dilakukan seorang penulis. Namun seluruh cara yang bisa digunakan dapat dibulatkan ke dalam tiga bentuk aplikasi:

Mengalah dengan mengambil hak secara penuh dengan hanya mengambil sejumlah uang tertentu mengikuti kebiasaan dengan sistem prosentase dari keuntungan atau dari harga jual buku.

Penulis sendiri yang mengambil hak karyanya secara penuh dengan mencetak dan menerbitkannya ke tengah masyarakat.

Mengambil prosentase tertentu dari harga penjualan naskah asli buku-bukunya.

Bagaimana Membatasi Jumlah Pengambilan Keuntungan dari Penjualan Hak Cipta Karya Tulis?

Hak cipta karya tulis adalah hak yang memiliki karakter yang khas. Masyarakat Islam telah memiliki kebiasaan memberi batasan jumlah keuntungan yang diambil oleh pihak pencetak dan penerbit sesuai dengan jumlah oplah yang disetujui dalam perjanjiannya. Kepemilikan dari keuntungan itu menjadi hak, bukan sekedar amanah belaka. Tidak ada dalil dalam ajaran syari’at yang melarang menjadikan cara ini sebagai sarana memperoleh keuntungan. Setiap yang dianggap jual-beli oleh masyarakat, maka ia adalah jual-beli. Setiap jual-beli yang hanya dilakukan dengan satu cara, maka tidak ada larangan untuk melakukan jual-beli itu dengan cara tersebut.

Berdasarkan hal itu, seorang pembeli buku hanyalah memiliki lembaran-lembaran dalam naskah yang dia beli. Haknya hanya terbatas pada itu saja. Ia boleh menjualnya dan memperlakukan buku itu sekehendak hatinya.

Penulis tidak berhak memberikan hak penerbitan bukunya itu selama masa perjanjian yang disepakati dengan pihak penerbit, kecuali bila penerbit itu mengizinkannya.

Kesimpulan

(Hak cipta karya tulis) artinya adalah sejumlah keistimewaan yang diciptakan oleh penulis yang dapat diberikan nilai jual. Para ulama kontemporer telah bersepakat bahwa hak cipta karya tulis itu dipelihara menurut syari’at. Para pemiliknya berhak mempergunakannya. Tak seorang pun yang berhak melanggar hak cipta itu. Kecuali kalau dalam buku-buku itu mengandung unsur atau hal yang bertentangan dengan ajaran syari’at yang lurus.

Hak-hak cipta karya tulis itu juga bisa berpindah melalui pewarisan. Sebagian ulama berpandangan bahwa waktu terlama para ahli waris dapat menggunakan hak itu adalah enam puluh tahun dari tanggal wafatnya sang penulis yang memberikan warisan, di-qiyas-kan dengan batas terlama dari penggunaan manfaat yang dikenal dalam fiqih Islam.

Catatan Kaki:

^ Mukaddimah Ibn ash-Shalah, hal. 235.

^ Haq al-Muallif oleh Doktor Nawwaf Kan’an, hal. 27

Ahlusunnah info artikel

Iklan
Posted in: Fikih